Manajemen Pelayanan Umum

Birokrasi seringkali dipandang tidak memudahkan pelayanan umum. Istilah yang penuh sinisme "kalau bisa dipersulit, mengapa dipermudah" seolah sudah menjadi ciri birokrasi kita. Mengapa kondisi ini mewarnai birokrasi kita: karena banyak faktor menyebabkan hal tersebut terjadi diantaranya :

1.      Faktor psikologi masyarakat Indonesia adalah faktor melayani bukan faktor dilayani

2.      Faktor budaya yang ada di Indonesia adalah faktor budaya pemalas

3.      faktor gaji para birokrat terlalu kecil sehingga mereka menghalalkan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka

Beberapa langkah yang harus diambil oleh pihak pemerintah adalah mengambil langkah strategis untuk dapat mengefektifkan kembali pelayanan yang ideal dengan mengambil langkah :

1.      Sederhana, mengandung arti prosedur/tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah,cepat, tidak berbelit-belit.

2.      Efektif, lebih mengutamakan pada pencapaian apa yang menjadi tujuan dan sasaran dari visi-misi kepala daerah.

3.      Kejelasan dan kepastian, mengenai tata cara, rincian biaya layanan dan tata cara pembayaran serta jadwal waktu penyelesaian layanan tersebut.

4.      Keterbukaan, masyarakat bisa mengetahui seluruh informasi yang mereka butuhkan secara mudah dan gamblang meliputi informasi mengenai tata cara, persyaratan, waktu penyelesaian dan lain-lain.

5.      Efisien, persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dan produk pelayanan.

6.      Pelatihan secara khusus kepada birokrat yang menjalankan tugasnya sebagai pelayan publik. Sehingga tidak lagi terjadi keluhan dari masyarakat terhadap instansi yang melaksanakan pelayanan publik,  dan nantinya terwujud suatu tatanan pemerintahan yang baik dalam proses pencapaian tujuan dari birokrasi dalam hal pelayanan yang efektif dan efesien baik pusat maupun daerah. Ini adalah sedikit curahan untuk Pemerintah Kabupaten Nunukan agar bisa menjadi lebih baik dan maju dalam hal pelayanan publik.